Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan ini diberikan setelah pertemuan antara Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyampaikan bahwa MUI akan mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian selama badan tersebut berjalan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa MUI berjuang untuk hal-hal tersebut.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fokus pada Kemerdekaan Palestina
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Iskandar menangkap komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat penuh. Melalui Dewan Perdamaian, Prabowo bertekad membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
“Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelas Anwar.
Ia menambahkan bahwa tujuan mulia inilah yang mendasari bergabungnya Prabowo dan negara-negara Islam lainnya ke dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anwar menilai tujuan tersebut memberikan kemaslahatan bagi dunia.
Mekanisme Keluar Jika Tidak Bermaslahat
Anwar Iskandar juga mengungkap pernyataan Presiden Prabowo mengenai mekanisme keluar dari Dewan Perdamaian. Prabowo menyatakan bahwa jika badan tersebut bertindak di luar batas kemaslahatan, seluruh negara Islam yang tergabung akan menarik diri.
“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tutur Anwar mengutip pernyataan Prabowo.
Selain itu, Anwar juga mencatat komitmen Presiden Prabowo terhadap kepentingan rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi, serta upaya membawa negara menuju kemakmuran dan kebaikan di masa depan.
Perubahan Sikap MUI
Pernyataan dukungan MUI ini merupakan perubahan sikap dari sebelumnya. Pada Kamis (29/1/2026), Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sempat menyatakan agar pemerintah Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian. Ia berpendapat bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum bentukan Donald Trump tersebut tidak berpihak pada Palestina.
KH Cholil Nafis menilai Dewan Perdamaian tidak adil karena digagas oleh Donald Trump dan anggotanya mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina. Ia juga menyoroti tidak dilibatkannya Palestina sebagai anggota dalam forum tersebut.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” terang Kiai Cholil.
