Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya penguatan pendidikan HAM sebagai fondasi pembangunan masa depan Papua yang adil, damai, dan bermartabat. Penegasan ini disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dan Universitas Cendrawasih (UNCEN) Papua pada Senin (19/01).
Peran Strategis Perguruan Tinggi
Menurut Pigai, perguruan tinggi memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda Papua. “Penguatan pendidikan HAM adalah bagian dari upaya membangun Papua yang adil, damai, dan bermartabat. Dari kampus, kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan untuk masa depan generasi Papua,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan HAM di Papua harus berlandaskan pada nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM harus berjalan seiring dan selaras dengan adat serta budaya setempat.
UNCEN sebagai Mitra Pemerintah
Pigai menilai UNCEN memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia Papua, sehingga tepat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran HAM secara berkelanjutan. “UNCEN adalah pusat persemaian manusia Papua yang cerdas. Dari kampus inilah nilai-nilai hak asasi manusia harus ditanamkan agar melahirkan generasi yang bermartabat dan berperadaban,” jelasnya.
KemenHAM RI memiliki berbagai program di bidang pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi HAM yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Program-program ini bertujuan meningkatkan pemahaman HAM bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perluasan Jaringan Kerja Sama
Lebih lanjut, Pigai mendorong agar peran akademik UNCEN tidak hanya terbatas di Tanah Papua, tetapi juga diperluas melalui jejaring kerja sama lintas wilayah di kawasan timur Indonesia. “Pusat Studi HAM UNCEN tidak hanya berperan untuk Papua, tetapi juga dapat menjangkau wilayah lain seperti Maluku dan Maluku Utara. Kerja sama lintas daerah ini penting agar pendidikan dan kesadaran HAM berkembang secara merata di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
Realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
Rektor UNCEN Oscar Oswald O. Wambrauw menyambut baik penandatanganan MoU tersebut sebagai langkah strategis memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. “Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam konteks hak asasi manusia yang sangat relevan dengan kondisi sosial di Papua,” ujar Oscar.
Oscar menambahkan bahwa UNCEN terus memperkuat kapasitas akademik di bidang hukum dan HAM melalui Fakultas Hukum serta pusat kajian dan pusat studi HAM. “Kami tidak hanya mengandalkan Fakultas Hukum, tetapi juga mengembangkan pusat kajian dan pusat studi HAM untuk memperkuat dosen, para ahli, serta mahasiswa agar memiliki pemahaman yang utuh tentang hak asasi manusia,” tambahnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan berbagai program konkret yang akan segera ditindaklanjuti bersama KemenHAM RI, termasuk dukungan pendanaan dan pemanfaatan lokasi yang telah disiapkan kementerian untuk memberikan literasi pendidikan umum sekaligus pendidikan HAM bagi masyarakat Papua.
