Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/2/2026). Pertemuan ini membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana Pigai mengusulkan pembentukan unit penyidikan di Komnas HAM.
Usulan Unit Penyidikan di Komnas HAM
Jaksa Agung ST Burhanuddin membenarkan adanya rencana revisi UU HAM dan usulan pembentukan unit penyidikan. “Hari ini saya kedatangan Pak Menteri HAM. Ada beberapa hal yang memang kita bicarakan, khususnya tentang pelaksanaan pekerjaan dan ada rencana untuk pembuatan undang-undang baru tentang HAM,” ujar Burhanuddin.
Meskipun belum merinci teknis usulan tersebut, Burhanuddin menyambut baik rencana revisi UU HAM. Ia menjelaskan bahwa saat ini kejaksaan memiliki penyidik HAM, dan potensi kerja sama dengan unit yang diusulkan di Komnas HAM sangat terbuka. “Bisa aja undang-undang sekarang kan kejaksaan penyidiknya HAM. Bisa aja bisa kita sama-sama. Mungkin di kementerian ada, di tempat kami ada, jadi bisa kerja sama,” jelasnya.
Menteri Pigai menegaskan bahwa usulan ini telah mendapat restu dari Jaksa Agung. “Dari Bapak Jaksa Agung dan pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Komnas HAM boleh membentuk unit penyidikan, khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat,” kata Pigai.
Indonesia Jadi Pelopor Unit Penyidikan HAM
Pigai menyoroti bahwa belum banyak negara yang memasukkan unit penyidikan ke dalam lembaga HAM. Ia berharap usulan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dalam penegakan HAM. “Contoh bahwa Indonesia jauh lebih maju dari negara-negara lain. Karena bagaimana bisa ya, lembaga hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu Indonesia di mana ada unit penyidikan,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Memang tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan. India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang.”
Detail Teknis Menunggu Revisi UU
Mengenai detail teknis kerja unit penyidikan yang diusulkan, Pigai menyatakan akan dijelaskan lebih lanjut setelah revisi UU HAM selesai. Konsekuensi dari perubahan UU HAM ini juga akan berdampak pada perubahan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat.
“Jadi teknisnya kita off dulu untuk menyampaikan bagaimana seperti apa, itu nanti di undang-undang revisi yang berikutnya. Karena konsekuensi dari perubahan Undang-Undang HAM ini, harus juga kita lakukan perubahan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat,” jelas Pigai.
Di akhir pernyataannya, Pigai menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin atas dukungan terhadap usulan ini. “Jadi saya mewakili, saya Menteri Hak Asasi Manusia dan mewakili teman-teman semua komunitas civil society dan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jaksa Agung,” pungkasnya.
