Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah menteri dan kepala badan terkait. Agenda utama pertemuan yang berlangsung di kantor BPJS Kesehatan pada Senin (23/2/2026) adalah membahas transisi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait pemutakhiran data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Tujuannya adalah memastikan proses penataan data berjalan lancar tanpa mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Penataan Data PBI JKN
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Jajaran kementerian/lembaga terkait juga turut hadir dalam diskusi penting ini.
Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan mekanisme transisi ini. “Kami mendukung penuh penyusunan mekanisme transisi ini agar proses pemutakhiran data PBI JKN dapat berjalan tertib dan akuntabel. Prinsipnya, layanan kepada peserta tetap harus berjalan dan fasilitas kesehatan mendapatkan kepastian pembiayaan selama masa transisi berlangsung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI merupakan bagian dari proses transisi dalam penataan data. “Penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi dimana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap. Yang sudah mampu tidak berhak menerima PBI untuk siap-siap,” terang Cak Imin. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat untuk memastikan sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan baik di tengah dinamika pemutakhiran data.
PBI disebut sebagai pilar utama jaminan sosial, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara jujur dan akurat, terutama oleh para pendamping di lapangan. Cak Imin juga menguraikan klasifikasi kesejahteraan masyarakat, di mana desil 1 hingga 5 DTSEN termasuk kategori tidak mampu, sementara desil 6 dan 7 dikategorikan mampu. Saat ini, lebih dari 50 persen warga Indonesia merupakan penerima bantuan iuran.
Skema PBI dan Kebutuhan Layanan Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa skema PBI dalam JKN berjalan berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. “PBI JKN yang merupakan proses bisnis kesehatan itu ada karena demand bukan supply sehingga membutuhkan alur yang tepat dalam pemenuhan pelayanan,” ujarnya. Oleh karena itu, alur administrasi dan pembiayaan harus dirancang secara tepat agar fasilitas kesehatan tetap dapat melayani tanpa hambatan.
Verifikasi Ulang Peserta dan Transformasi Data
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa lebih dari 11 juta data peserta tengah dimutakhirkan. Sekitar 106 ribu peserta penderita sakit kronis telah otomatis aktif kembali. Para penerima PBI akan diverifikasi ulang oleh petugas BPS, pendamping sosial, dan pemerintah daerah dalam dua bulan ke depan.
“Hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan apakah penerima manfaat tersebut tetap menjadi penerima manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan atau disarankan untuk menjadi peserta mandiri,” katanya. Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran ini merupakan bagian dari transformasi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS. Anggaran PBI tidak dikurangi maupun dialihkan.
Kepastian Layanan Selama Masa Transisi
Untuk menjawab kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait pembiayaan peserta yang tengah berproses, pemerintah tengah menyusun surat edaran atau keputusan bersama. Dokumen ini akan mengatur masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan berlaku efektif, memberikan ruang sosialisasi sekaligus kepastian pembiayaan bagi fasilitas kesehatan.
“Mekanisme ini yang sedang kita susun dalam beberapa minggu terakhir. Yang penting layanan terus jalan. Jangan ada masyarakat yang ditolak layanannya di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit,” tegas Gus Ipul. Melalui mekanisme transisi ini, pemerintah memastikan pemutakhiran data berjalan simultan dengan keberlanjutan layanan, sehingga hak masyarakat atas akses kesehatan tetap terlindungi.
