Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyoroti masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 54 juta penduduk miskin belum menerima manfaat PBI JK.
Data Ganda dan Ketidaktepatan Sasaran
Temuan ini disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Menurutnya, data menunjukkan adanya sekitar 15 juta orang yang tergolong mampu namun justru tercatat sebagai penerima PBI JK.
“Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” ujar Gus Ipul.
Ia merinci lebih lanjut, “Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu.”
Upaya Perbaikan dan Verifikasi Data
Gus Ipul menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh dari pemantauan pada tahun 2025. Menindaklanjuti temuan ini, Kementerian Sosial mulai memanfaatkan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan.
“Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” katanya.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara cepat. Namun, Gus Ipul mengakui upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata untuk meningkatkan akurasi data.
“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” sambung Gus Ipul.
Pengalihan Bertahap dan Penurunan Error
Mensos juga mengungkapkan adanya pengalihan program secara bertahap yang dilakukan sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah ini diklaim berhasil menurunkan angka inclusion error dan exclusion error secara signifikan.
Exclusion error merujuk pada kondisi di mana seseorang yang seharusnya berhak menerima PBI justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika individu yang tidak berhak malah terdaftar sebagai penerima.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK,” tuturnya.
