Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penegasan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan terus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia hingga tengah malam nanti, 31 Desember 2025. Fokus penyaluran mencakup wilayah-wilayah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Peninjauan Langsung dan Data Penyaluran
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul saat melakukan peninjauan langsung di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, pada hari ini. Ia didampingi oleh Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris. Hingga akhir Desember 2025, tercatat lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah terverifikasi datanya untuk menerima BLTS. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap melalui dua kanal utama: Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Yang lewat PT. Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat, sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ini terus bekerja, hari libur pun PT. Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini dan sampai sekarang ini terus berlangsung sampai nanti malam,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).
Apresiasi untuk PT Pos Indonesia di Tengah Bencana
Gus Ipul menyampaikan apresiasi mendalam kepada PT Pos Indonesia atas dedikasinya dalam menyalurkan BLTS, terutama di tengah kondisi bencana alam. Ia melaporkan bahwa tingkat penyaluran di daerah-daerah terdampak telah menunjukkan angka yang menggembirakan, melampaui 80 persen. Rinciannya, penyaluran di Aceh mencapai 88,8 persen, Sumatera Utara 81,84 persen, dan Sumatera Barat 83,99 persen.
“Saya berterimakasih, PT. Pos terus bekerja bahkan di tempat-tempat bencana. Jadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT. Pos terus menyalurkan BLTS, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 80 persen,” tuturnya.
Pentingnya Akurasi Data dalam Penyaluran Bansos
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul kembali menekankan krusialnya akurasi data sebagai kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selama setahun terakhir, pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, secara konsisten melakukan pemutakhiran data melalui kolaborasi erat antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah (Pemda).
Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan melalui jalur formal berjenjang, dimulai dari tingkat RT dan RW, kelurahan atau desa, hingga Pemda, sebelum akhirnya diolah oleh BPS. Selain itu, Kemensos juga proaktif membuka berbagai jalur partisipasi publik. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos, layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan WhatsApp yang dijadwalkan akan dibuka pada awal Januari mendatang.
“Semakin banyak saluran yang kita buka, makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan kita harapkan kalau ini konsisten dilakukan, kita yakin akan mendapatkan data yang lebih akurat,” jelas Gus Ipul.
Profil Penerima Manfaat dan Perluasan Anggaran
Dalam sesi dialog langsung dengan para penerima manfaat, Gus Ipul mengamati bahwa sebagian besar penerima BLTS merupakan keluarga baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako. Hal ini menunjukkan efektivitas perluasan jangkauan bantuan.
Pada tahun 2025, pemerintah telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial. Jumlah penerima BLTS diperluas dari semula 18 juta KPM menjadi sekitar 35 juta KPM. Anggaran total pun mengalami peningkatan drastis, dari sekitar Rp 74 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun. Gus Ipul berharap perluasan bantuan ini dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat transisi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian.
Kisah Penerima Manfaat
Salah satu penerima BLTS, Sobari (69), warga Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang berprofesi sebagai penyedia jasa cat duco, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. “Tadi dapat uang Rp900 ribu, Alhamdulilah rezeki. (Apalagi) konsumen kalau musim begini jarang perbaiki kendaraan,” ujarnya.
Kendala Operasional di Wilayah Terdampak
Menanggapi kendala operasional di wilayah terdampak bencana, Haris, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, menjelaskan upaya penanganan yang dilakukan. Di Aceh Tamiang, terdapat tiga Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) yang belum dapat beroperasi normal akibat kendala transportasi dan sarana listrik.
“Khususnya di Aceh Tamiang, ada tiga KCP kita yang belum beroperasi sampai saat ini, yang memang ada kendala untuk transportasi, sarana listrik ke daerah tersebut. Tiga kantor cabang kita ini kita lakukan pembayaran secara manual, jadi teman-teman saya datang ke lokasi untuk membayarkannya,” pungkas Haris.
