Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak akan dikurangi. Kuota bantuan iuran kesehatan ini dipastikan tetap menyasar 96,8 juta orang penerima manfaat.
Alokasi Tetap, Fokus pada Ketepatan Sasaran
“Alokasi PBI ini tidak dikurangi, alokasinya tetap untuk 96,8 juta penerima manfaat. Alokasinya tetap, tetapi dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Gus Ipul saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah pemerintah saat ini adalah melakukan pemutakhiran data melalui proses ground check. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tepat sasaran.
Dua Jalur Pemutakhiran Data
Proses pemutakhiran data ini dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah jalur formal yang dimulai dari pendataan di tingkat RT/RW, Musyawarah Desa, hingga Dinas Sosial, yang kemudian diolah oleh BPS menggunakan aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Jalur kedua adalah partisipasi masyarakat. Warga dapat melaporkan atau menyanggah data melalui berbagai kanal, seperti aplikasi ‘Cek Bansos’, fitur DTSEN, Command Center di nomor 021-171, hingga WA Center di 08877171171.
“Saya mengundang seluruh masyarakat untuk terlibat di dalam pemutakhiran tentu dengan melampirkan hal-hal yang penting untuk bisa ditindaklanjuti. Misalnya foto aset-aset KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau calon KPM, token listrik, mungkin juga nanti ada aset-aset yang lain yang bisa dijadikan sumber utama untuk melakukan ground check,” ungkap Gus Ipul.
Detail Pelaksanaan Ground Check
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa proses ground check data akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama akan segera dimulai setelah pencanangan dan pelatihan, dengan pelaksanaan lapangan dijadwalkan pada minggu depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.
“Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104 ribu keluarga,” jelas Amalia.
Sementara itu, tahap kedua akan dilaksanakan setelah libur Lebaran, tepatnya pada 1 April 2026 dan berlangsung selama satu bulan. Tahap kedua ini akan menyasar jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 11 juta individu atau 5,9 juta keluarga.
