Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada peran aktif para kepala daerah. Menurutnya, bupati, wali kota, dan gubernur memegang kendali utama dalam menentukan siapa saja siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis melalui program ini.
Peran Kunci Kepala Daerah dalam Penentuan Siswa
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam pada Selasa, 20 Januari 2026. Diskusi yang mengangkat tema ‘Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah’ ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (20/1/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran umum. Pemerintah secara proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin, sesuai dengan klasifikasi Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses identifikasi ini melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial di tingkat daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah tim melakukan asesmen di lapangan, data calon siswa akan diserahkan kepada kepala daerah untuk proses verifikasi lebih lanjut sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
“Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” papar Gus Ipul merinci alur penetapan siswa.
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan, sebagaimana digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis berkualitas, tetapi juga memberikan berbagai fasilitas pendukung.
Fasilitas tersebut meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, orang tua siswa juga dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi dan didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya adalah agar dampak positif program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh anggota keluarga.
Pesan untuk Kepala Daerah: Integritas dalam Penetapan Siswa
Menyikapi hal tersebut, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan proses penetapan siswa dengan penuh kejujuran dan profesionalisme. Ia berpesan agar tidak ada intervensi dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan.”
Perkembangan Program Sekolah Rakyat
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini telah mendukung total 15.945 siswa, dibantu oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Seiring dengan berjalannya program rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga telah dimulai di 104 titik di berbagai wilayah. Langkah ini merupakan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di Indonesia.
