Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyerukan kepada masyarakat, khususnya jajaran pemerintah daerah, untuk menghidupkan kembali gerakan ‘peduli tetangga’. Inisiatif ini digagas agar tidak ada lagi keluarga yang terabaikan atau mengalami kesulitan ekstrem tanpa terdeteksi oleh lingkungan sekitarnya.
Respon Tragedi di NTT
Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan awak media di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2/2026). Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siswa tersebut diduga meninggal karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan alat tulis.
“Kita turut berduka dan sungguh-sungguh prihatin. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada tetangga yang kesulitan, tapi kita tidak tahu. Ada keluarga-keluarga yang penderitaannya luput oleh kita,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, “Maka saya mengajak kita semua, baik pemerintah daerah dan masyarakat, ini saat yang baik di awal tahun kita memulai suatu gerakan peduli tetangga. Mari kita peduli kepada sekitar kita, jangan sampai luput dari perhatian kita jika ada keluarga-keluarga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan kita.”
Pentingnya Data Akurat dan Terintegrasi
Gus Ipul menekankan bahwa peristiwa di NTT menjadi bukti krusialnya data yang akurat. Selama ini, data perlindungan sosial masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, menyebabkan intervensi pemerintah seringkali tidak terintegrasi.
“Dulu data kita belum akurat, sehingga intervensi kita juga belum akurat, belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu Presiden Prabowo sedari awal menjabat itu memerintahkan konsolidasi data,” jelas Gus Ipul.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 untuk memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini bertujuan mengonsolidasikan dan memutakhirkan pengelolaan data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), didukung oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara berkala.
Gus Ipul mengakui bahwa pembenahan data bukanlah tugas yang mudah mengingat dinamikanya yang sangat cepat. Perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga pergeseran kondisi sosial-ekonomi terjadi setiap hari dan memengaruhi kelayakan penerimaan bantuan.
“Ini baru pertama kalinya kita punya upaya data tunggal yang benar-benar kita konsolidasikan. Maka perlu kerja keras untuk data ini terus dimutakhirkan,” katanya.
Partisipasi Publik dalam Pemutakhiran Data
Kementerian Sosial (Kemensos) juga mendorong partisipasi publik untuk memastikan pemutakhiran data berjalan dua arah. Masyarakat dapat memeriksa status desil mereka dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang kini telah terintegrasi dengan fitur DTSEN.
“Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi,” papar Gus Ipul.
Selain jalur formal melalui RT/RW, desa/kelurahan, hingga dinas sosial, Kemensos menyediakan kanal pelaporan dan pengaduan melalui Command Center 171 serta layanan WhatsApp yang sedang disiapkan untuk menjaring masukan masyarakat yang lebih luas.
Intervensi dan Pendampingan di NTT
Menanggapi tragedi di NTT, Gus Ipul menyampaikan bahwa tim Kemensos telah melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memberikan pendampingan serta intervensi sosial.
“Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi,” tegas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat untuk Penjangkauan Warga Tak Terlihat
Gus Ipul juga menjelaskan konsep Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk menjangkau keluarga yang selama ini ‘tak terlihat’ dan berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen,” jelasnya.
Penjangkauan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dan BPS. Setelah musyawarah dengan keluarga dan pemangku kepentingan di daerah, usulan akan ditetapkan secara berjenjang hingga ke Kemensos.
Gus Ipul menegaskan arahan Presiden Prabowo sangat jelas: tidak boleh ada titipan, apalagi praktik suap-menyuap. “Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Data sebagai Wujud Keadilan Sosial
Di akhir dialog, Gus Ipul menekankan bahwa pembenahan data bukan sekadar urusan angka, melainkan menyangkut rasa keadilan dan perlindungan sosial.
“Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga,” pungkasnya.
