Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menerima kunjungan audiensi dari Bupati Bungo Dedy Putra dan Bupati Merangin M. Syukur di Kantor Kementerian Sosial pada hari ini, Jumat (23/1/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada penjajakan potensi kedua kabupaten untuk bergabung dalam program unggulan Sekolah Rakyat.
Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang khusus untuk memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera mengadopsi program ini.
“Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan bahwa program ini telah menunjukkan hasil positif dengan beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia, menampung hampir 16 ribu siswa dari berbagai latar belakang kemampuan akademis. Gus Ipul memaparkan bahwa seluruh fasilitas dan kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan standar kualitas tinggi.
“Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak,” katanya, menyiratkan kebanggaan jika program ini dapat direalisasikan di kedua daerah tersebut.
Integrasi Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga mengintegrasikan program penguatan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat.
“Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu,” jelas Gus Ipul.
Selain sekolah rintisan yang sudah berjalan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga terus digencarkan. Saat ini, proses pembangunan fisik telah dimulai di 104 titik di berbagai daerah.
“Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik,” ungkap Gus Ipul.
Proses Seleksi Siswa yang Ketat dan Transparan
Gus Ipul menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa penetapan siswa harus melalui verifikasi yang ketat dan bebas dari praktik nepotisme.
“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses rekrutmen melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat juga membuka pintu bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam, dengan dukungan beasiswa penuh dari pemerintah.
“Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” pungkasnya.
Kesiapan Lahan di Merangin
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur melaporkan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua alternatif lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing seluas 7 hektare dan 12 hektare. Berdasarkan penilaian teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena lokasinya yang strategis di pinggir jalan, sementara kebutuhan minimal lahan untuk Sekolah Rakyat adalah 8 hektare.
“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Syukur.
