Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mampu menekan angka kesalahan data penerima secara signifikan. Tingkat kesalahan data yang sebelumnya mencapai 77 persen kini turun menjadi 28 persen.
Penurunan Angka Kesalahan Data
Temuan ini disampaikan Gus Ipul dalam acara sosialisasi DTSEN yang dihadiri para camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026). Ia menjelaskan bahwa sebelum digitalisasi, banyak masyarakat yang seharusnya menerima bansos justru tidak terdaftar.
“Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Data tersebut merujuk pada hasil uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum digitalisasi berbasis DTSEN, exclusion error (penerima layak tapi tidak terdaftar) untuk program PKH tercatat 77,7 persen dan BPNT (Sembako) 70 persen. Setelah diterapkan, exclusion error turun menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Perbaikan juga terjadi pada inclusion error (penerima tidak layak tapi terdaftar). Untuk PKH, kesalahan berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sedangkan BPNT (Sembako) turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Harapannya agar nanti eror-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen,” ujar Gus Ipul.
Pentingnya Pemutakhiran Data Berkelanjutan
Gus Ipul mengakui akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen karena dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, peran RT/RW, kepala desa, kelurahan, dan camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan sangat penting.
Keterlambatan pembaruan data, terutama terkait warga yang meninggal dunia, berpotensi menyebabkan bansos disalurkan tidak tepat sasaran. Meskipun pemutakhiran data nasional dirilis BPS setiap tiga bulan, Gus Ipul menekankan bahwa pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari.
Uji Coba dan Rencana Peluncuran Nasional
Program Digitalisasi Bansos dengan acuan DTSEN ini, setelah sukses di Banyuwangi, kini sedang diuji coba di 40 kabupaten dan kota serta satu provinsi. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenPAN-RB, BPS, Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Dukungan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan siap mendukung pemutakhiran DTSEN karena menjadi acuan penyaluran program pemerintah.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” kata Shobih.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk turut serta dalam pemutakhiran DTSEN dan telah memerintahkan jajarannya untuk aktif dalam proses tersebut.
Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran pejabat tinggi Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
