Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi mendalam atas kontribusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat kedisiplinan para siswa di Sekolah Rakyat. Dukungan ini dinilai memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem.
Penguatan Disiplin Siswa
Gus Ipul menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah banyak membantu di lapangan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya penguatan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 yang diselenggarakan di The Krakatau Grand Ballroom, Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa penguatan kedisiplinan merupakan salah satu elemen krusial dalam proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan karakter yang kuat pada diri siswa. “Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat untuk Keluarga Kurang Beruntung
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat didirikan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga yang belum terjangkau oleh program pembangunan, terutama bagi mereka yang tergolong kurang beruntung, miskin, dan miskin ekstrem berdasarkan Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok yang sering disebut Presiden sebagai “The Invisible People”. Dengan dukungan dari jejaring Polri, seperti Bhabinkamtibmas yang memiliki jangkauan hingga ke pelosok daerah, diharapkan kelompok ini dapat menerima pendidikan yang memadai.
“Dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang,” ungkap Gus Ipul.
Mandat Konstitusi dan Pengentasan Kemiskinan
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hampir 4 juta anak usia sekolah masih berada di luar sistem pendidikan, baik karena belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dipandang sebagai langkah konkret dalam menjalankan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui penyediaan akses pendidikan.
“Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pendidikan gratis, tetapi juga sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan. Program ini terintegrasi dengan prioritas Presiden, sehingga dukungan yang diberikan meluas hingga ke pemberdayaan keluarga siswa. Orang tua siswa dapat mengikuti program pemberdayaan, mendapatkan bantuan perbaikan rumah, menjadi anggota Kopdes Merah-Putih, serta menerima berbagai bantuan sosial (bansos) lengkap, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.
Hilirisasi Siswa dan Kolaborasi Polri
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, tetapi juga menyiapkan strategi hilirisasi bagi para siswanya. Melalui pemetaan minat dan bakat menggunakan tes DNA talent berbasis kecerdasan buatan (AI), pembinaan siswa dapat diarahkan sesuai dengan cita-cita mereka.
“Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyukseskan program kerja pemerintah di tahun 2026, termasuk Sekolah Rakyat.
“Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden,” ujar Listyo.
