Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus diukur dari efektivitas anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Birokrasi Responsif
Untuk mewujudkan birokrasi yang ideal, Rini menekankan pentingnya komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya sendiri.
Peran Strategis Akademisi dan IAPA
Dalam upaya mencapai tujuan reformasi birokrasi, peran akademisi dan IAPA dinilai sangat strategis. Mereka berperan sebagai knowledge community yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mendorong praktik-praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan.
Keterlibatan aktif akademisi dalam memberikan masukan berbasis riset, mengawal kebijakan publik, serta membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi berjalan efektif.
Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan pengawalan reformasi birokrasi. Ia menguraikan beberapa kontribusi yang dapat diberikan akademisi:
- Sebagai knowledge producer: Menghasilkan riset berbasis bukti untuk mendukung perumusan kebijakan dan inovasi.
- Sebagai policy think tank: Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief yang objektif dan independen.
- Sebagai human capital builder: Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi kinerja.
- Sebagai innovation and pilot lab: Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.
- Melalui fungsi social control and public discourse: Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas.
“Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan,” ucap Rini.
Tantangan Administrasi Publik di Era Modern
Ketua Umum IAPA, Khairul Muluk, mengakui bahwa tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat dan seringkali melebihi kapasitas yang ada. Tantangan ini diperparah oleh perubahan dunia yang cepat, disrupsi di berbagai lini, serta fluktuasi kepercayaan publik.
Menurut Muluk, tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata. Kompleksitas kebijakan lintas sektor, koordinasi pusat dan daerah, serta tuntutan masyarakat yang ingin didengar dan dilibatkan menjadi isu krusial.
“Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku, tapi yang tersulit adalah budaya. Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat jika ekosistem budaya kita lebih kuat,” katanya.
Ia menambahkan, negara tidak bisa berjalan sendiri dan memerlukan kolaborasi dari berbagai aktor serta sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. IAPA berkomitmen untuk terus menjadi mitra berpikir pemerintah dan jembatan antara kampus dengan birokrasi.
“Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” pungkas Muluk.
