Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat pendekatan Strategic Diamond sebagai arsitektur kebijakan terintegrasi untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Pendekatan ini bertujuan menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Sinkronisasi Kebijakan Melalui Strategic Diamond
Pertemuan antara MenPAN-RB dan Menkeu pada Senin (29/12/2025) di Kantor Kementerian Keuangan membahas secara mendalam sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas nasional. Presiden telah menetapkan empat prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond,” ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulisnya.
Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan manajemen strategis Presiden yang mensinkronkan tiga elemen krusial: perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah. Empat kementerian kunci yang membentuk strategic diamond ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Peran Empat Kementerian dalam Strategic Diamond
Pada lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian ini bekerja sama untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
“Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur,” jelas Rini.
Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kinerja organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan ini dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” tegasnya.
Pembagian Peran Spesifik
Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan bertugas memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
Sementara itu, Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian ini juga mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.
Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Hal ini memastikan keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Rini mengakui bahwa saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.
Penguatan ini penting untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.
Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah diharapkan bekerja dengan satu irama untuk memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
