Pemerintah Indonesia mengakui adanya kendala komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran di tengah memanasnya gelombang demonstrasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa mayoritas WNI di Iran merupakan pelajar yang terkonsentrasi di kota Qom dan Isfahan, dan dilaporkan dalam kondisi aman.
“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima karena kebanyakan Warga Negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak,” ujar Sugiono di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Meskipun demikian, Sugiono mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan situasi terkini. Ia juga menekankan pentingnya menghindari area demonstrasi.
“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, perhatikan perkembangan situasi,” tuturnya. Ia menambahkan, “Menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi.”
Menlu Sugiono juga telah menginstruksikan Duta Besar Indonesia di Teheran untuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi apabila situasi di Iran mengharuskan demikian.
“Dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Kalau dilihat dari situasinya tadi saya sampaikan di beberapa kota yang sebenarnya juga bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar kita lihat perkembangannya.”
Situasi Iran Memanas, Ribuan Tewas dalam Protes
Protes anti-pemerintah di Iran dilaporkan semakin memanas, dengan angka kematian mencapai 2.000 orang dalam aksi demonstrasi besar-besaran beberapa hari terakhir. Informasi ini bersumber dari pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir Al-Arabiya dan Reuters pada Selasa (13/1).
Pejabat tersebut menyalahkan para ‘teroris’ atas jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dan personel keamanan. Gelombang protes di Iran sendiri telah berlangsung sejak 28 Desember lalu, dimulai dari area Grand Bazaar Teheran. Para demonstran, yang mayoritas adalah pedagang dan pemilik toko, memprotes memburuknya kondisi ekonomi akibat depresiasi tajam mata uang Rial Iran.
Aksi protes kemudian meluas ke beberapa kota lain dan berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa sejak revolusi 1979. Dalam beberapa hari terakhir, aksi demo diwarnai kerusuhan dan kekerasan.
Menanggapi situasi ini, kepala hak asasi manusia PBB menyatakan keterkejutannya atas peningkatan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran. Ia menegaskan bahwa kekerasan tersebut tidak boleh berlanjut.
“Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence.
