Washington DC – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia hingga saat ini belum diwajibkan untuk membayar iuran keanggotaan dalam Board of Peace (BoP). Ia menjelaskan bahwa janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dana sebesar USD 5 miliar untuk Gaza merupakan inisiatif terpisah dari iuran BoP.
Iuran BoP Bukan Syarat Keanggotaan
“Belum sekali pun (membayar iuran), jadi kemarin itu yang dibicarakan soal ini bukan kontribusi, ini on top of itu yang USD 1 miliar itu ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge berapa kemarin lima apa tujuh (USD), di luar (iuran) itu,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.
Sugiono menekankan bahwa pembayaran iuran bukanlah syarat untuk menjadi anggota BoP. “Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Tidak, kita sekarang sudah anggota nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi USD 1 miliar itu, kan gitu,” jelasnya.
Kontribusi Anggota Beragam Bentuk
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa iuran tidak menjadi satu-satunya dasar keanggotaan dalam grup tersebut. Anggota BoP dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, termasuk pengiriman pasukan atau bantuan finansial.
“(Kontribusi) ada yang uang, ada yang pasukan gitu, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan berencana memberikan bantuan dana sebesar USD 1 miliar untuk Gaza. Namun, Menlu Sugiono menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kewajiban iuran keanggotaan Indonesia di Board of Peace.
