Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa penandatanganan Charter Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang terkait situasi di Palestina. Ia memastikan badan tersebut tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina.
Proses Panjang Dialog dan Pertemuan
Penegasan ini disampaikan Sugiono setelah Prabowo menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos. Penandatanganan charter tersebut dilakukan di sela Annual Meeting WEF pada Kamis, 22 Januari 2026.
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza, pada khususnya,” kata Sugiono dikutip Biro Sekretariat Presiden, Jumat (23/1/2026).
Menurut Sugiono, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
Fokus Rehabilitasi dan Stabilisasi Gaza
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.
Indonesia memandang penting keikutsertaan dalam badan tersebut karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya terkait perjuangan Palestina. Ia menegaskan Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum memutuskan Indonesia bergabung dalam BoP.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegasnya.
Konsultasi Intensif dengan Negara Mitra
Keputusan bergabung dengan BoP juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Sugiomo mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
Sugiono meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian, memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Bukan Pengganti PBB
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa BoP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujarnya.
