Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti peran krusial Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program swasembada pangan nasional. Ia mengisahkan bagaimana kehadiran Kapolri menjadi penentu dalam menaikkan harga gabah yang sempat terpuruk.
Peran Strategis Polri dalam Stabilisasi Harga Gabah
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026). Ia menceritakan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp 6.500. Di mana-mana masih harganya Rp 6.000, Rp 5.500,” ungkap Zulhas.
Situasi tersebut merugikan petani yang terpaksa menjual gabah dengan harga murah, sementara para tengkulak meraup keuntungan besar. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas mengundang Kapolri untuk menertibkan praktik para tengkulak.
“Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.
Strategi ini terbukti efektif. Saat ini, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Zulhas mengapresiasi dukungan Polri dalam pencapaian ini.
“Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ujarnya.
Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri bukan sekadar simbolis, melainkan strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita. “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.
Polri Siap Dukung Program Pemerintah 2026
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.
Beberapa program prioritas yang akan didukung Polri antara lain percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, Polri juga akan mengawal stabilitas ekonomi, termasuk mencegah kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan melalui Satgas Pangan.
“Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga. “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.
