JAKARTA, 12 Januari 2026 – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyusun strategi antisipasi lonjakan inflasi menjelang Ramadan 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data historis untuk mencegah kenaikan harga pangan yang kerap terjadi pada periode tersebut.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah untuk segera menggelar rapat internal, menganalisis data inflasi tiga tahun terakhir, dan merumuskan langkah konkret menghadapi Ramadan. Ia berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi bukti kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.
Dalam arahannya, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang memerlukan perhatian serius, meliputi bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi, termasuk dengan pelaku usaha, untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Tomsi juga memaparkan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yaitu 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Ia menilai tingkat inflasi ideal, sekitar 2,5 persen, penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya, merujuk pada kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen pada Desember 2025 yang dipengaruhi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Atas capaian tersebut, Tomsi mengapresiasi upaya bersama seluruh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga dalam menjaga stabilitas harga. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap daerah dengan tingkat inflasi tinggi yang berlangsung lama. Laporan inflasi daerah sepanjang 2025 diminta segera disusun sebagai bahan evaluasi bersama, memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta komoditas pemicunya.
Tomsi menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk menunjukkan upaya dan kemampuan Pemda dalam mengendalikan inflasi. Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Sejumlah pembicara dari kementerian/lembaga lain dan jajaran Pemda turut hadir secara virtual.
