Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Sultan Najamudin di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
Desa dalam Kawasan Hutan Perlu Solusi Mendesak
Yandri Susanto menyatakan bahwa isu desa dalam kawasan hutan menjadi perhatian serius. Ia memohon dukungan dari DPD RI untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Isu yang lain tadi, memang desa dalam kawasan hutan, kami juga mohon dukungan dari DPD RI karena kami minggu kemarin baru pertama menghadiri rapat perdana Pansus Reforma Agraria dengan isu utama ada ribuan desa yang dalam kawasan hutan,” ujar Yandri usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa keberadaan desa yang sepenuhnya berada dalam kawasan hutan kerap menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari kendala pembangunan hingga potensi kriminalisasi bagi warga desa. “Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak, maka ini perlu diselesaikan, sehingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan itu bisa membangun, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya,” jelasnya.
Konsep Green Democracy dan Potensi Ekonomi Desa
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Sultan Najamudin menyampaikan bahwa pembahasan juga menyentuh konsep green democracy dan ekonomi hijau. Sultan menyoroti potensi ekonomi yang besar di tingkat desa.
“DPD yang kami pimpin sekarang itu mengusung konsep green democracy, yang kita mulai turunkan di green parliament, green legislation, legislasi, dan green economy, termasuk green education,” tutur Sultan.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, muncul gagasan untuk menciptakan program ‘desa hijau’ atau green village. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD. “Jadi, green village ini adalah atau desa hijau ini adalah, yang program yang akan kita beri nama atau beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD,” kata Sultan.
Sultan Najamudin menekankan pentingnya kolaborasi ini. “Karena basis DPD itu adalah daerah, maka nyambung. Jadi, ada potensi ekonomi di tingkat desa yang kita akan kapitalisasi, akan create sedemikian rupa, bahkan akan go global, tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik,” tambahnya.
