Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran vital data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data ini menjadi tulang punggung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Data Dukcapil Paling Lengkap dan Mutakhir
Tito Karnavian menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan yang paling lengkap dan mutakhir di Indonesia. Dengan cakupan sekitar 98 persen penduduk dan pembaruan harian dari 514 kabupaten/kota, data ini memiliki keunggulan tak tertandingi. “Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita”. Acara tersebut diselenggarakan di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta.
Keunggulan Biometrik dan Pemanfaatan Luas
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan biometrik yang akurat, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Keunggulan ini menjadikan data Dukcapil sangat berharga dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sebagai contoh, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga berkontribusi pada penghematan keuangan negara.
Peran dalam Penanganan Bencana dan Keuangan Digital
Data Dukcapil juga memainkan peran krusial dalam penanganan bencana. Meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, memungkinkan penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dilakukan dengan cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegas Tito.
Dalam konteks sistem keuangan, akses data Dukcapil mempercepat layanan perbankan, mencegah penipuan, dan mendukung transaksi digital. Inovasi Kemendagri melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID semakin mempercepat proses pembukaan rekening. “Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.
Komitmen Dukungan Penguatan Sistem Keuangan
Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah terjalin erat dan terus meningkat. Penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk aspek keamanan siber. Ia mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan negara tanpa serangan fisik. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
