Berita

Mendagri Tito Ungkap Tiga Strategi Kunci Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera

Advertisement

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan tiga strategi utama untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah-langkah ini diambil setelah pemerintah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tiga Kategori Pemulihan

Pemetaan tersebut membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori: daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Proses ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah terdampak untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kota Banda Aceh. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Tito sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prioritas Penanganan

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Tito menekankan sejumlah langkah prioritas:

Advertisement

  1. Percepatan Pembersihan Lumpur: Pengerahan tambahan personel TNI, Polri, dan mahasiswa sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri sangat diperlukan untuk mempercepat pembersihan lumpur di permukiman dan aliran sungai sebelum bulan Ramadan. “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.
  2. Aktivasi Pemerintahan Daerah: Percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi krusial. Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat, seperti penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang tanpa menunggu seluruh syarat administrasi. “Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
  3. Penguatan Dukungan Sosial dan Ekonomi: Optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.

Langkah Tambahan dan Rencana Tindak Lanjut

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Operasi modifikasi cuaca juga dipertimbangkan untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun data yang perlu segera direspons oleh Satgas. Ia juga akan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak di Aceh (Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues), serta wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Makin detail (datanya) kita akan makin tepat (penanganannya), kita mau bergerak,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

Advertisement