Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat proses verifikasi lanjutan mengenai kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk langsung Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana. Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/1/2026), Tito menyatakan perlunya pengecekan mendalam.
Pengecekan Indikator Pemulihan
“Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing kepada Mendagri. Laporan mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses, hingga kondisi ekonomi.
Tito menekankan bahwa pemerintah, bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan pihak terkait lainnya, terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana. Data yang diperoleh dari rapat ini akan menjadi dasar intervensi pemerintah melalui langkah-langkah teknis.
Klasifikasi dan Variabel Normalitas
Terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah pascabencana: normal, mendekati normal, dan belum normal. Mendagri berupaya membuat patokan atau benchmark untuk mengukur normalitas.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” kata Tito.
Lima variabel digunakan untuk mengukur normalitas suatu daerah: lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, normalnya layanan publik, akses jalan yang dapat dilalui, geliat perekonomian masyarakat, dan fungsionalitas rumah ibadah.
Rapat Lanjutan di Banda Aceh
Data ini tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan di Banda Aceh. Rapat tersebut direncanakan dihadiri oleh Wakil Ketua (Waka) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” ujar Tito.
Ia menambahkan, data tersebut akan membantu menentukan daerah mana yang hanya memerlukan sedikit bantuan dan mana yang membutuhkan pengerahan seluruh kekuatan. “Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu,” sambungnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran pejabat BPS dan Kemendagri, serta secara virtual Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
