Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Instruksi ini mencakup penegasan agar berbagai program pemerintah daerah (Pemda) selaras dengan arahan kebijakan Presiden.
Transformasi Mendasar dan Revolusioner
Pesan tersebut disampaikan Tito pada Kamis (12/2/2026) saat acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.
Ia menggarisbawahi bahwa salah satu kata kunci yang harus dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah ‘transformasi’, bahkan ‘revolusi’ dalam cara berpikir dan bekerja. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi tata kelola negara yang baik.
“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian
Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Tito menjelaskan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, energi, dan ekonomi.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo disebut banyak melahirkan program yang berorientasi pada penguatan ketahanan tersebut. Tito menegaskan bahwa Kemendagri memegang peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan ini.
Seluruh jajaran diminta untuk memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.
“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.
Ekonomi Sosial Kerakyatan dan Intervensi Pemerintah
Tito menambahkan bahwa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai krusial untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.
“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Kemendagri memiliki tugas memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Ia menekankan pentingnya seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD untuk memahami arah perubahan ini agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.
