JAKARTA, 27 Januari 2026 – Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan penurunan signifikan pada pekan ketiga Januari 2026. Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya IPH sempat melonjak akibat terganggunya distribusi barang dan komoditas pangan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penurunan IPH tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini difokuskan pada penjagaan pasokan dan percepatan distribusi kebutuhan pokok di wilayah yang terdampak bencana.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang juga dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menekan inflasi di daerah bencana. “Daerah-daerah yang terdampak tadinya mengalami inflasi tinggi-tinggi (termasuk 5 daerah tertinggi). Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah terutama pemerintah pusat seperti Bulog dan Badan Pangan ditambah dengan pemerintah daerah masing-masing. Itu bisa kemudian mengatasi inflasi yang terjadi di daerah bencana,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Tito merinci bahwa pada Desember 2025, sejumlah daerah di tiga provinsi tersebut mengalami kenaikan IPH. Hal ini disebabkan oleh terputusnya akses jalan dan jembatan, serta rusaknya sejumlah pasar. Kondisi ini secara langsung menghambat distribusi barang dan komoditas pangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan percepatan distribusi melalui berbagai jalur, termasuk darat dan udara. “Pemerintah, terutama Bulog, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit bahkan melalui udara, melalui heli, melalui Hercules,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan infrastruktur bandara di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera Utara turut mempercepat distribusi logistik. Bandara seperti Bandara Rembele di Bener Meriah dan bandara di wilayah Nias menjadi contoh dukungan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026, hanya tersisa beberapa daerah yang masih mencatat kenaikan IPH. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa di Aceh, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara, serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumatera Barat. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya telah mencatat penurunan harga.
Seiring dengan perbaikan IPH, Tito menyampaikan bahwa seluruh jalan nasional di tiga provinsi terdampak bencana kini telah kembali berfungsi. Hal ini memungkinkan arus distribusi logistik antardaerah berjalan normal kembali.
Selain akses jalan, aktivitas pasar juga menunjukkan perbaikan signifikan. Seluruh pasar di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah beroperasi 100 persen. Di Provinsi Aceh, sebanyak 73 dari total 112 pasar telah kembali beroperasi.
Tito menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan pemerintah daerah dalam membuka kembali akses distribusi pascabencana. “Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk melakukan memenuhi supply di tengah kesulitan. Putus jalan segala macam. Dropping-dropping udara itu. Ditambah lagi pembukaan jalan oleh PU, Danantara, pemerintah daerah itu semua memberikan dampak. Sehingga akhirnya angka-angka ini menjadi petunjuk atas kerja keras itu,” pungkasnya.
Ia berharap stabilitas harga di wilayah terdampak bencana dapat terus terjaga seiring dengan pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.
