Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Dusun Damai, Desa Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat (20/2/2026). Peninjauan ini fokus pada progres pembersihan lumpur di permukiman warga.
Pembersihan Permukiman dan Fasilitas Publik
Dalam kunjungannya, Tito melihat langsung upaya pembersihan lumpur yang dilakukan oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri. Pembersihan ini difokuskan pada permukiman warga, termasuk gang-gang sempit, setelah sebelumnya para praja membersihkan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.
“Saya juga sudah berapa kali ke sini, dari pertama itu benar-benar lumpur penuh semua. Jadi memang untuk menghidupkan kota ini, kita harus melakukan pembersihan lumpur, yang paling utama sekali,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Aceh Tamiang Bangkit dari Banjir Parah
Tito menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir paling parah. Aktivitas pemerintahan sempat terhenti total akibat lumpur yang menggenangi kompleks kantor pemerintahan.
“Kondisi itulah yang menggerakkan pihaknya untuk mengerahkan para praja IPDN ikut membantu membersihkan agar pelayanan publik kembali aktif,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya membantu masyarakat, termasuk dalam membersihkan sisa lumpur pascabencana. Berkat upaya gabungan praja IPDN dan pihak terkait, beberapa dusun yang sebelumnya tergenang lumpur kini mulai terlihat bersih.
“Prinsip kita ingin agar Kota (Kabupaten) Tamiang ini, pusat pemerintahan di kawasan Tamiang ini, ini betul-betul bisa bersih. Dan semuanya bisa normal kembali,” tegasnya.
Apresiasi Kinerja Praja IPDN
Tito Karnavian menyatakan kepuasan atas kinerja para praja IPDN, baik gelombang pertama maupun kedua. Upaya mereka dinilai berhasil membersihkan lumpur di lokasi terdampak.
“Saya pribadi puas, kenapa? Karena pada waktu saya datang pertama dan kedua kali, kantor bupati semuanya [dipenuhi] lumpur tidak bisa bekerja sama sekali,” jelasnya.
Selain memantau pembersihan, Tito juga berdialog dengan praja IPDN dan masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi, termasuk mengenai kebutuhan fasilitas penting seperti ketersediaan air bersih.
