Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas secara langsung 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan ditugaskan ke Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para praja ini dikirim untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak.
Fokus Pemulihan Pemerintahan dan Ekonomi
Pelepasan ratusan praja IPDN ini dilakukan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pengiriman ini merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah yang terdampak bencana.
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” ujar Tito Karnavian.
Aceh Tamiang dipilih sebagai prioritas penugasan karena tingkat kerusakannya yang dinilai paling berat dibandingkan daerah lain yang juga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Tito, dua indikator utama pemulihan suatu daerah adalah berjalannya pemerintahan secara normal dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” jelasnya.
Tugas Praja IPDN di Lapangan
Para praja IPDN ini akan bertugas selama satu bulan penuh di Aceh Tamiang. Mereka membawa perlengkapan pribadi seperti sekop dan cangkul, serta logistik pribadi. Tugas utama mereka meliputi pembersihan kantor pemerintahan, pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” tegas Tito.
Selain fokus pada pembersihan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan dilibatkan dalam upaya pemulihan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi secara optimal akibat bencana.
Bagian dari Kurikulum Akademik
Mendagri menambahkan bahwa penugasan ini merupakan bagian integral dari kurikulum IPDN dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini juga akan menjadi salah satu komponen penilaian akademik bagi para praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
