Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan peran krusial Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya terkait pengendalian harga barang dan jasa yang berdampak langsung pada inflasi. Menurutnya, jejaring luas yang dimiliki Polri di seluruh penjuru negeri menjadi modal utama dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan ekonomi.
Peran Strategis Polri dalam Stabilitas Ekonomi
Pernyataan ini disampaikan Tito Karnavian usai menjadi pemateri dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Ia menjelaskan bahwa Polri memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga kelancaran pasokan barang yang sangat memengaruhi tingkat inflasi.
“Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei, 60 persen lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh pada harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya,” ungkap Tito.
Jejaring Luas untuk Deteksi Dini
Mendagri menyoroti kemampuan Polri dalam mendeteksi potensi gangguan ekonomi berkat jejaring yang dimilikinya. “Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres-kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Ini juga bergerak paralel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia.”
Kondusivitas Melalui Ketersediaan Kebutuhan Pokok
Tito Karnavian juga menggarisbawahi bahwa kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, menurutnya, akan membuat masyarakat lebih tenang dan berdampak pada stabilitas keamanan.
“Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil,” ujar Tito.
Komitmen Kapolri dalam Mendukung Program Pemerintah
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan komitmen Korps Bhayangkara dalam mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Penegasan ini disampaikan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026.
Salah satu fokus pengawalan tersebut adalah di bidang ekonomi, termasuk mencegah kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah,” tegas Jenderal Sigit.
