Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera memiliki karakteristik berbeda dengan tsunami yang menghantam Aceh pada tahun 2004.
Perbedaan mendasar, menurut Tito, terletak pada sumber dan cakupan dampaknya. “Saya sampaikan agak beda ya case bencana ini dengan tsunami tahun 2004, kalau tsunami 2004 kan dari laut sehingga menghantam daerah pinggiran, dan itu rata-rata satu hamparan, misal kota Banda Aceh satu hamparan hampir tengah kota ya, kemudian Meulaboh, Pidie dan lain-lain,” ujar Tito pada Sabtu (7/2/2026).
Bencana Hidrometeorologi vs Tsunami Laut
Tito, yang juga menjabat sebagai Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menguraikan bahwa bencana kali ini disebabkan oleh faktor hidrometeorologi, yaitu curah hujan tinggi yang berkelanjutan. Debit air yang turun kemudian menerpa daerah dataran tinggi hingga dataran rendah.
“Kalau ini karena dari hidrometeorologi, hujan yang terus menerus kemudian debit air yang turun ke bawah menerpa daerah dataran tinggi, dan juga daratan rendah maka yang terjadi adalah scattered problemnya, itu terjadi terpecah-pecah,” jelasnya.
Dampak yang Terfragmentasi
Berbeda dengan tsunami yang cenderung merata di satu wilayah pesisir, dampak banjir bandang dan longsor kali ini bersifat terfragmentasi atau terpecah-pecah. Artinya, tidak seluruh wilayah dalam satu provinsi terdampak secara merata.
“Maksud terpecah ini, kata Tito, misalnya dalam satu provinsi itu tidak semua daerah di provinsi itu terdampak bencana. Jadi, banjir bandang dan longsor tidak merata di wilayah itu,” terangnya.
Ia memberikan contoh, saat melakukan peninjauan di Aceh Tamiang yang terdampak parah, hanya berjarak 30 menit perjalanan menuju Kota Langsa, kondisi sudah berbeda. “Saya cek kota itu ya memang nggak ada masalah, masuk kota Takengon nggak ada,” jelasnya.
“Gayo Lues saya lihat semua lancar, pasar jalan, tapi terputus,” imbuhnya, menggambarkan kondisi akses yang terisolasi di beberapa titik.
Stok Pangan Tiga Bulan untuk Daerah Terisolasi
Menyikapi potensi daerah yang terkurung akibat akses terputus, Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok pangan bagi warga yang terdampak.
“Saya sampaikan daerah-daerah yang berpotensi terkurung harus punya stok minimal 3 bulan supaya kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa2, kalau terjadi hal sama masyarakat nggak panik, pemerintah nggak panik karena logistik itu udah ada selama 3 bulan, dan 3 bulan itu udah cukup untuk pemerintah membuka akses,” pungkasnya.
