Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan apresiasi atas pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Tito, wilayah ini terdampak cukup berat oleh bencana, menyebabkan banyak rumah warga rusak parah hingga rata dengan tanah, dan sebagian masyarakat masih terpaksa tinggal di tenda pengungsian.
Sinergi Pembangunan Huntara
Tito mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Danantara dalam upaya pembangunan huntara. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berperan aktif dalam menyiapkan huntara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan kebutuhan pangan, serta menyalurkan bantuan tangki air.
“Sebanyak 4.000 huntara di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/1/2025). Pernyataan ini disampaikan saat ia meninjau langsung lokasi huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Rencana Hunian Tetap dan Bantuan Pascabencana
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang, setelah masa hunian sementara berakhir. Program huntap ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak melalui semangat gotong royong.
Yayasan Buddha Tzu Chi turut berkontribusi dalam pembangunan 2.603 unit rumah layak huni, bekerja sama dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. “Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” jelas Tito.
Skema Bantuan Finansial dan Non-Finansial
Tito merinci skema bantuan finansial untuk rumah yang rusak. Rumah rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Dana ini diupayakan dapat segera disalurkan setelah data yang masuk dinyatakan valid dan telah diverifikasi oleh BNPB.
Ia juga menginstruksikan para keuchik (kepala desa) untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial. Bantuan tambahan mencakup uang makan sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (mebel) senilai Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” paparnya.
Pentingnya Keakuratan Data untuk Percepatan Bantuan
Tito menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data yang diserahkan. Pemberian bantuan kepada pihak yang berhak akan mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari. Ia menambahkan, semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak dapat terbantu dan tidak perlu lagi berlama-lama tinggal di tenda pengungsian.
Pemerintah, lanjut Tito, berkomitmen untuk bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk di wilayah Langkahan. “Karena [data] sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu,” pungkasnya.
