Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera mempercepat penyiapan data masyarakat terdampak bencana serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini krusial demi memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gotong Royong Pembangunan Huntap
Pemerintah, bersama berbagai pihak termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah berupaya membangun sebanyak 2.600 unit huntap. Pembangunan ini ditujukan bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Unit-unit huntap ini diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana alam.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah. Kesiapan tersebut meliputi penyediaan data korban yang akurat dan ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria clear and clean.
Lahan yang dimaksud clear and clean adalah lahan dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta berlokasi strategis dekat dengan fasilitas sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Groundbreaking Dimulai, Koordinasi Diperlukan
Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dimulai di beberapa daerah di Provinsi Sumut. Pembangunan di wilayah Aceh dan Sumbar akan segera menyusul seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah masing-masing.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” sambungnya.
Tito juga mendorong jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Penanganan Kerusakan Ringan dan Sedang
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema penanganan ini mencakup penyediaan unit huntap yang lebih banyak untuk seluruh korban terdampak, serta bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tandasnya.
Pembahasan mengenai penanganan huntap pascabencana di Wilayah Sumatera ini merupakan agenda dari Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana yang dilaksanakan secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12) kemarin. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
