Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera. Menurutnya, dampak bencana di wilayah tersebut tergolong paling parah dibandingkan daerah lain yang juga terdampak.
Dampak Terberat di Aceh Tamiang
“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” ujar Tito di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026).
Tito menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di Provinsi Aceh sendiri, 11 dari 18 kabupaten yang terdampak bencana telah membaik. Namun, tujuh kabupaten lainnya, termasuk Aceh Tamiang, masih memerlukan perhatian khusus.
“Tujuh daerah di Aceh ini perlu atensi spesifik, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ungkapnya.
Karakteristik Geografis Penyebab Dampak Parah
Menurut Mendagri, karakteristik geografis Aceh Tamiang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan dampak bencana menjadi paling parah. Wilayah ini berada di cekungan dan dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi, sehingga air dari wilayah sekitar cenderung mengalir dan menggenangi Aceh Tamiang.
“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelas Tito.
Definisi Pemulihan dan Tanda-tanda Awal
Tito melanjutkan, pemulihan suatu daerah tidak hanya diukur dari berkurangnya genangan air atau kerusakan fisik semata. Aspek penting lainnya adalah berfungsinya kembali pemerintahan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa dua minggu sebelum kunjungannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terlihat di Aceh Tamiang. Namun, dalam kunjungan terbarunya beberapa hari lalu, Tito mencatat adanya tanda-tanda pemulihan meskipun masih terbatas.
“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pemulihan
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat terus mendorong penguatan personel dan sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana. Salah satu langkah konkret adalah pemberangkatan 1.138 Praja IPDN untuk membantu berbagai kegiatan pemulihan.
Para praja tersebut ditugaskan untuk membantu membersihkan kantor pemerintahan, mengaktifkan kembali layanan publik, serta mendampingi aparat daerah yang terdampak bencana.
