Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa stok beras untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terdampak bencana alam dalam kondisi aman. Ketersediaan pasokan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
Tito Karnavian menyatakan, konfirmasi mengenai ketersediaan stok beras ini telah dilakukan langsung kepada Perum Bulog. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media usai kegiatan Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berfokus pada Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh. Acara tersebut berlangsung di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026).
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan memiliki surplus yang mampu mencukupi kebutuhan hingga lebih dari enam bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujar Tito.
Distribusi Menjadi Tantangan Utama
Meskipun stok beras dipastikan aman, Tito Karnavian menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada aspek distribusi pasokan ke wilayah-wilayah bencana, terutama daerah yang sulit dijangkau oleh logistik.
Pemerintah, kata Tito, berkomitmen penuh untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah-daerah yang terdampak bencana, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional. “Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelasnya.
Bantuan Rumah Rusak dan Dana Tunggu Hunian
Selain memastikan ketersediaan pangan, Mendagri juga menyinggung mengenai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik dalam kategori ringan, sedang, maupun berat.
Tito meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan data masyarakat yang terdampak. Data ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan yang telah disiapkan. Skema bantuan yang disiapkan meliputi:
- Rumah rusak ringan: Bantuan sebesar Rp 15 juta.
- Rumah rusak sedang: Bantuan sebesar Rp 30 juta.
- Rumah rusak berat (termasuk hilang): Diganti berupa hunian tetap (huntap) dari pemerintah.
Pemerintah juga menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang terdampak selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung.
Peran Kepala Desa dalam Pendataan
Mendagri mengimbau para kepala daerah untuk memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito Karnavian.
