Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (14/1/2026) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pertemuan ini digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang.
Mobilisasi Nasional dan Satgas Pascabencana
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, dengan Tito ditugaskan sebagai ketuanya.
Sejak ditugaskan, Tito telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak bersama daerah. “Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).
Kondisi Pemerintahan dan Indikator Pemulihan
Dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Tito mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Tito kembali memastikan berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Masukan Detail dari Daerah Krusial
Tito menekankan bahwa masukan detail dari daerah menjadi krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran. “Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, sampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak,” tuturnya.
Melalui forum tersebut, sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan teridentifikasi, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tutupnya.
Agenda Lanjutan
Forum tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak. Sebelumnya, Mendagri juga memimpin forum serupa dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh dan Sumut. Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.
