Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menggelar pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 10 Februari 2026. Fokus utama diskusi adalah percepatan pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan dashboard data tunggal. Pertemuan ini berlangsung di Posko Satgas yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dashboard Data Bencana Komprehensif
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi data komprehensif yang dimiliki BPS terkait kondisi wilayah terdampak bencana. Kepala BPS beserta jajaran melaporkan bahwa survei dan penugasan tim BPS yang telah turun langsung ke lokasi bencana menghasilkan data yang memadai.
“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” ujar Tito mengutip Kepala BPS dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Mendagri menilai dashboard data tunggal ini sangat krusial untuk menyatukan persepsi antar kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, instrumen ini diharapkan dapat memfasilitasi pembagian peran dan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan secara lebih terukur.
“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” jelas Tito.
Fokus Penanganan 10 Daerah Utama
Pemerintah memprioritaskan penanganan pada sepuluh daerah utama yang mengalami dampak terberat dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” tambah Tito.
Target Normal Fungsional dalam Dua Bulan
Mendagri menargetkan kondisi normal fungsional, yang mencakup berfungsinya kembali pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas dasar lainnya, dapat tercapai dalam waktu sekitar dua bulan. Hal ini sangat bergantung pada kerja keras dan keterpaduan seluruh pihak.
“Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun,” ungkapnya.
Tito membandingkan dengan pengalaman pasca-tsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan, jalan, dan gedung publik yang rusak berat. Proses pembangunan sungai besar juga memakan waktu lama, seperti yang terjadi di Aceh Tamiang.
“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang,” tuturnya.
Dukungan Lintas Sektoral untuk Dashboard
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa penyusunan dashboard data tunggal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan dashboard ini.
“Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal,” pungkas Amalia.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
