Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui masih ada guru madrasah non-ASN yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Nasaruddin menjelaskan hal tersebut disebabkan sebagian guru tidak hadir saat proses verifikasi data menjelang pencairan.
Ratusan Guru Probolinggo Belum Terima TPP
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengungkapkan bahwa masih ada 334 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo yang belum menerima haknya hingga Rabu (28/1/2026). “Memang baru dibayarkan pada 2025 dan mayoritas di daerah sudah menyelesaikan. Namun di Kabupaten Probolinggo masih terdapat 334 guru madrasah non-ASN yang belum menerima haknya sampai hari ini,” ujar Dini.
Dini menambahkan, permasalahan ini bukan karena guru tidak berhak, melainkan terkendala pada proses pemberkasan. Ia menyebutkan para guru diminta melakukan pemberkasan berulang kali, bahkan hingga empat sampai lima kali. Kondisi ini membuat banyak guru merasa lelah dan kehilangan harapan.
“Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan. Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan,” kata Dini.
Lebih lanjut, Dini menekankan bahwa setiap proses pemberkasan muncul biaya tambahan yang dibebankan kepada guru, menjadi beban bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas.
Menag Beri Penjelasan Soal Verifikasi Data
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar membenarkan adanya guru yang belum menerima TPP. Ia menyatakan penyaluran TPP mulai dilakukan pada 2025. “Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin mengklarifikasi bahwa jumlah guru yang belum menerima TPP tidak mencapai 334 orang dan telah berkurang. “Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini,” jelas Nasaruddin.
Meskipun demikian, Nasaruddin memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dan menjamin hak guru akan tetap dipenuhi. “Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” tuturnya.
