Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, membagikan pengalamannya dalam menangani konflik horizontal yang melanda Indonesia selama masa kepemimpinannya pada periode 2001-2004. Pendekatan dialog menjadi kunci utama yang ia terapkan untuk menjaga persatuan nasional.
Pengalaman Menangani Konflik
Dalam forum Majelis Persaudaraan Manusia Zayed Award di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Selasa (3/2/2026), Megawati menekankan pentingnya pemahaman utuh terhadap kemanusiaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan konflik.
“Ketika saya menjabat sebagai Wakil Presiden tahun 1999 sampai 2001, dan kemudian Presiden Republik Indonesia pada periode 2001 sampai 2004, negara menghadapi konflik horizontal yang mengancam sendi persatuan nasional, seperti di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku). Kalau tidak pernah ke Indonesia, mungkin tidak akan bisa mengerti karena tempatnya terpecah-pecah oleh pulau. Maka betul-betul kalau kita tidak mempunyai rasa kemanusiaan, akan sangat sulit mempersatukan satu dengan lainnya,” ujar Megawati.
Ketua Umum PDIP ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pada awal tahun 2000-an tersebut dipicu oleh latar belakang agama dan etnis. Sebagai kepala negara, Megawati berupaya memposisikan pemerintah sebagai penjamin rekonsiliasi, bukan sebagai kekuatan represif.
Dialog dan Rekonsiliasi Nasional
“Melalui pendekatan dialog, pemerintahan yang saya pimpin memfasilitasi perundingan damai yang menghasilkan jalan penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat, dan mengakhiri konflik itu serta menghasilkan rekonsiliasi nasional,” imbuh Megawati.
Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
Megawati juga menyoroti peran Pancasila sebagai falsafah dan jiwa bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi formal, melainkan berfungsi sebagai dasar berpijak dan bintang penuntun bagi arah perjuangan bangsa.
Inti dari Pancasila, menurut Megawati, adalah semangat gotong royong yang telah mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakangnya. Semangat inilah yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan membangun negara dengan perlakuan dan hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan.
