JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti bencana alam yang melanda Sumatera dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Menurutnya, bencana tersebut turut diperparah oleh regulasi yang ada, yang dinilai memberikan kemudahan bagi perusak lingkungan.
Kebijakan Beri Karpet Merah Perusak Alam
“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Pidato Megawati dalam acara yang digelar secara tertutup tersebut kemudian dibagikan kepada wartawan. Melalui juru bicaranya, Guntur Romli, PDIP mengizinkan teks pidato tersebut untuk dikutip.
Pembangunan Tanpa Keadilan dan Peradaban
Megawati juga mengkritik pengalihan fungsi lahan yang dilakukan atas nama pembangunan. Ia menilai, dalih pembangunan tersebut justru mencerminkan potret pembangunan yang tidak berkeadilan.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” tegas Megawati.
Presiden ke-5 Republik Indonesia ini meyakini bahwa bencana di Sumatera bukanlah semata-mata kehendak alam, melainkan akibat ulah tangan manusia.
Eksploitasi Hutan dan Dampak Bencana
“Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, sebagai spons alam penyerap air, telah berubah menjadi ladang eksploitasi. Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” ungkap Megawati.
Akibat dari eksploitasi tersebut, Megawati menjelaskan dampaknya yang nyata. “Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur. Ia menghantam hilir, menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan rakyat kecil yang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Krisis Peradaban Ekologis
Bagi Megawati, bencana di Sumatera merupakan cerminan dari krisis peradaban ekologis, di mana manusia cenderung menempatkan diri sebagai penguasa alam.
“Inilah krisis peradaban ekologis, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan,” pungkasnya.
