Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap tegas partainya terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Ia menyoroti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.
Sikap Tegas PDIP Terhadap Intervensi Militer
Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato peringatan HUT ke-53 PDIP dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026). Teks pidato tersebut kemudian dibagikan kepada awak media dan diizinkan untuk dikutip oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli.
“Saya menyampaikan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela,” ujar Megawati dalam pidatonya.
Ia melanjutkan, “Termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.”
Neokolonialisme dan Imperialisme Modern
Megawati menilai tindakan tersebut merupakan manifestasi dari neokolonialisme dan imperialisme modern. Menurutnya, aksi tersebut telah mengkhianati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan antarnegara.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” tegas Megawati.
Lebih lanjut, Megawati menekankan bahwa demokrasi sejati tidak dapat dicapai melalui kekerasan, keadilan tidak akan tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dapat dibangun di atas penghinaan terhadap martabat suatu bangsa.
Ia mengingatkan kembali komitmen Indonesia yang telah digaungkan oleh Presiden RI pertama, Sukarno, sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia secara konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya.
“Karena itu, PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil,” pungkasnya.
