Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sebuah ancaman terhadap agama maupun budaya. Ia berkeyakinan bahwa konsep tersebut justru sejalan dengan ajaran Islam dan diwariskan oleh sejarah.
Pemberdayaan Perempuan adalah Pelaksanaan Keadilan
“Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah,” ujar Megawati saat menyampaikan pidato dalam penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).
Megawati menambahkan bahwa negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah cerminan dari kepercayaan pada masa depan bangsa itu sendiri.
Penguatan Hukum dan Kelembagaan Penting untuk Pemberdayaan
Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya penguatan hukum dan kelembagaan pemerintahan guna mendukung pemberdayaan perempuan. Ia mencontohkan keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia.
“Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Megawati.
Menurutnya, penguatan kelembagaan sangat krusial karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan kekuatannya. Negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor agar pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” jelas Megawati.
Peran Universitas dalam Pemberdayaan Perempuan
Megawati juga menyoroti peran penting universitas dalam pemberdayaan perempuan, menilai institusi pendidikan tinggi sebagai ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan.
“Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.
Bagi Megawati, ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan untuk membangun pemerintahan yang kuat dengan dasar intelektual yang kokoh.
“Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas sosial. Di sinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya,” pungkas Megawati.
