Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan krusialnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjaga persatuan dan mendorong pembangunan bangsa. Penegasan ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2/2026).
Penguatan Peran DPRD
Bimtek yang mengusung tema “Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa” ini menjadi momentum penting bagi Mardiono untuk mengingatkan para kadernya. Ia menyatakan bahwa kontribusi anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak hanya vital bagi tata kelola pemerintahan daerah saat ini, tetapi juga akan sangat memengaruhi posisi dan kekuatan partai dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan,” ujar Mardiono.
Sinergi Pusat dan Daerah
Mardiono juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD dalam menerjemahkan kebijakan nasional di tingkat daerah.
“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” jelas Mardiono, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).
Ia menambahkan, “Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat.”
Dukungan Program Prioritas Presiden
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Mardiono menegaskan komitmen PPP untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program prioritas Presiden yang berpihak kepada rakyat. Program-program tersebut meliputi ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, serta koperasi desa Merah Putih.
“Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif,” papar Mardiono.
Penguatan Kapasitas Teknis dan Ideologis
Bimtek Nasional Fraksi PPP ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknokratis para kader. Tujuannya agar mereka mampu mengawal pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mardiono menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai. Ia menegaskan bahwa fraksi merupakan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik.
“Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat,” tegasnya.
Melalui forum ini, Mardiono berharap anggota DPRD dari PPP dapat memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia juga berharap mereka mampu meningkatkan komunikasi politik serta peran sebagai wakil rakyat di daerah.
“Jadikan seluruh pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini sebagai bekal untuk bekerja lebih efektif di daerah masing-masing dalam mengantarkan kesejahteraan rakyat,” tutup Mardiono.
Sebelumnya, PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026. Agenda Bimtek Nasional ini merupakan bagian dari penguatan konsolidasi internal partai dan pemantapan kesiapan kader menjelang Pemilu 2029.
