Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti isu mahalnya harga tiket pesawat domestik yang dinilai memberatkan masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif dan berbagai biaya yang terkait dengan operasional penerbangan.
Menurut Saadiah, tingginya harga tiket pesawat domestik telah menjadi keluhan publik yang berulang. Dalam beberapa kasus, harga tiket penerbangan domestik bahkan melebihi tarif penerbangan internasional untuk rute dengan jarak tempuh yang relatif lebih pendek. Kondisi ini berpotensi menghambat konektivitas antarwilayah, padahal transportasi udara memegang peranan penting dalam menopang mobilitas nasional, terutama di daerah kepulauan dan tertinggal.
Evaluasi Struktural Diperlukan
“Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Saadiah dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).
Saadiah menilai bahwa mahalnya tiket domestik dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural. Di antaranya adalah tingginya harga avtur, beban pajak yang dikenakan pada tiket dan bahan bakar penerbangan, serta biaya perawatan pesawat yang masih sangat bergantung pada komponen impor.
“Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance karena komponen impor, semuanya berkontribusi pada harga tiket yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Transportasi Udara sebagai Layanan Publik
Lebih lanjut, Saadiah menekankan betapa vitalnya peran transportasi udara sebagai penggerak utama akses ekonomi, pariwisata, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kebijakan tarif penerbangan seharusnya tidak hanya dipandang dari perspektif bisnis semata, melainkan juga sebagai layanan publik yang harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan utama. Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,” tegasnya.
Dorongan Kebijakan yang Berpihak
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali tarif batas atas dan bawah, serta meninjau ulang beban fiskal yang saat ini membebani sektor penerbangan domestik.
Menutup pernyataannya, Saadiah berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk membuat harga tiket pesawat domestik menjadi lebih terjangkau dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
