Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) dijadwalkan akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan April 2026. Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras menyiapkan substansi agar forum kerja sama ekonomi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret.
Fokus pada Kerja Sama Ekonomi Konkret
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa fokus utama KTT D-8 kali ini adalah mewujudkan kerja sama yang bersifat konkret. “Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya,” ujar Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Indonesia melihat potensi besar dalam memadukan kekuatan ekonomi negara-negara anggota D-8. “Dan kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar. Jadi secara garis besar itu yang ingin kita dapatkan. Dan ini sedang dibicarakan substansi-substansi yang sifatnya lebih detail,” tambahnya.
Mengenai lokasi penyelenggaraan, Sugiono belum merinci secara spesifik, namun mengindikasikan bahwa KTT akan digelar di Jakarta. “Venuenya nanti rencananya di, ya biasalah. Jakarta. Kita cari tempat yang representatif,” tuturnya.
Usulan Agenda Kelautan
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda penting. Salah satu usulan utama yang diajukan Indonesia adalah menjadikan isu kelautan sebagai agenda baru dalam kerja sama D-8.
Havas menjelaskan bahwa seluruh negara anggota D-8 memiliki wilayah laut yang luas, namun isu ini belum pernah menjadi fokus pembahasan bersama. “Jadi negara D-8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D-8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” ungkap Havas.
Pemerintah Indonesia telah mengirimkan undangan resmi kepada negara-negara anggota. Namun, konfirmasi kehadiran para pemimpin negara belum dapat disampaikan kepada publik.
Sekilas tentang D-8
Developing Eight (D-8) adalah organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada tahun 1997. Organisasi ini beranggotakan delapan negara berkembang yang mayoritas tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota D-8 meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
