Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung presiden. KSBSI berpandangan bahwa institusi kepolisian tidak seharusnya berada di bawah naungan kementerian.
Dukungan KSBSI untuk Struktur Polri
“Kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah presiden,” ujar Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, kepada wartawan di lobi gedung Utama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/2/2026). Elly Rosita Silaban menekankan bahwa posisi Polri di bawah presiden sangatlah vital.
Menurutnya, keberadaan Polri di bawah presiden merupakan keniscayaan yang akan mempermudah koordinasi. “Karena ketika misalnya presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” jelasnya.
KSBSI juga memastikan akan terus bersinergi dengan Polri, yang dianggap sebagai sahabat bagi kaum buruh. Dalam kesempatan tersebut, Elly Rosita Silaban turut menyampaikan harapannya terkait pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri.
Harapan untuk Desk Ketenagakerjaan
Elly meminta agar desk ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Polri dapat menjangkau hingga ke tingkat paling bawah. “Kami meminta, di bawah kepimpinan Bapak Kapolri bahwa desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat, tapi nanti akan ada sampai di daerah. Supaya Serikat buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” imbuhnya.
