Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah wakil menteri terkait rencana pembelian energi dari Amerika Serikat (AS). KPK menyoroti adanya potensi korupsi yang cukup tinggi dalam proses tersebut.
Potensi Korupsi Tinggi dalam Impor Energi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa risiko terjadinya korupsi dalam pembelian energi ini memang cukup tinggi. “Ya tentu kalau kita bicara resiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi resiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” terang Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Diskusi ini merupakan upaya mitigasi atau pencegahan dini sebelum proses pembelian energi benar-benar dilaksanakan. KPK dan pemerintah akan melakukan asesmen risiko sebagai langkah pencegahan.
“Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi. Kita cegah di awal, sehingga kita melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini,” ungkap Budi.
Risk Assessment Menjadi Fokus Utama
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa pembahasan dalam diskusi tersebut berfokus pada risk assessment atau penilaian risiko. “Pertama, terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya,” kata Airlangga usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Airlangga menambahkan, masukan mengenai risk assessment akan melengkapi rancangan peraturan presiden (perpres) yang sedang dibuat. Pemerintah berencana menerbitkan dua perpres terkait hal ini.
Selain rencana pembelian energi, pertemuan juga membahas rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Namun, Airlangga menegaskan bahwa penilaian risiko yang dibahas lebih spesifik pada pencegahan korupsi dalam mekanisme proses pembelian energi.
“Ya risikonya mengenai mekanismenya saja,” sebut Airlangga.
Kasus Pajak Tidak Dibahas
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kasus suap pajak di lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang diusut KPK, Airlangga menyatakan topik tersebut tidak dibahas sama sekali dalam pertemuan hari ini.
“Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” katanya.
Airlangga hadir di KPK didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
