Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan penerimaan sebanyak 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Rincian Laporan Gratifikasi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga Rabu (31/12/2025), KPK telah menerima 5.020 laporan gratifikasi dengan total 5.799 objek gratifikasi. Laporan tersebut terbagi menjadi dua bentuk utama: barang dan jasa, serta uang.
Gratifikasi dalam bentuk barang dan jasa tercatat sebanyak 3.621 laporan dengan taksiran nilai mencapai Rp 3,23 miliar. Sementara itu, gratifikasi dalam bentuk uang berjumlah 2.178 laporan dengan nilai total Rp 13,17 miliar. Jika dijumlahkan, total nilai gratifikasi yang dilaporkan mencapai Rp 16,40 miliar.
“Total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp 16,40 miliar,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Sumber Pelapor
Budi merinci bahwa laporan gratifikasi tersebut disampaikan oleh 1.620 pelapor individu, yang mencakup 32,3% dari total pelapor. Sisanya, 3.400 laporan (67,7%), berasal dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG) yang tersebar di berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Jumlah laporan gratifikasi pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2024, yang hanya menerima 4.220 laporan.
Modus Gratifikasi yang Menonjol
KPK menyoroti beberapa modus gratifikasi yang marak terjadi di tahun 2025. Salah satunya adalah gratifikasi yang berasal dari pihak perbankan, yang seringkali dikemas dalam program marketing, sponsor, atau kegiatan kehumasan. Selain itu, KPK juga mencatat adanya gratifikasi yang diterima oleh mentor magang dari peserta magang.
“Sesuai dengan Pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa ‘Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya’,” tegas Budi.
Jenis Gratifikasi yang Banyak Dilaporkan
Berikut adalah beberapa jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan ke KPK sepanjang tahun 2025:
- Pemberian dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
- Pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut.
- Pemberian kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari pihak yang diperiksa atau diawasi, termasuk dari pengurus desa.
- Pemberian ucapan terima kasih dari pengguna layanan, seperti dalam layanan perpajakan, kepegawaian, kesehatan, dan pencatatan nikah.
- Pemberian dari orang tua murid kepada guru.
- Pemberian honor narasumber.
KPK juga mencatat bahwa beberapa instansi telah mengeluarkan larangan terkait penerimaan honor narasumber yang berasal dari pengguna layanan atau yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tusi) instansi tersebut, contohnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi.
