Pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, dipanggil untuk dimintai keterangan pada Kamis, 29 Januari 2026.
Pemeriksaan Terkait Kasus Suap Proyek
Henri Lincoln diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kasus ini sebelumnya telah menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan Henri Lincoln. “Saksi dalam dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Selain Henri Lincoln, KPK juga memanggil dua pejabat lainnya. Mereka adalah Kabid Bangunan Umum Dinas Cipta Karya, Ari Setiawan Sakti, dan Fungsional pada Dinas Permukiman, Edi. Ketiga saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Tersangka dan Peran dalam Kasus Ijon Proyek
Dalam perkara suap proyek ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah:
- Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang
- Ayah Ade Kuswara, HM Kunang
- Pihak swasta, Sarjan
Ade Kuswara dan HM Kunang diduga menerima uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar. Proyek tersebut rencananya akan digarap pada tahun 2026.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang senilai Rp 9,5 miliar tersebut diberikan sebagai uang muka untuk jaminan proyek. “Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK dan HMK mencapai Rp 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan kepada melalui para perantara,” ungkap Asep Guntur Rahayu.
Sebelumnya, KPK juga menduga adanya aliran uang dari penyuap Ade Kuswara kepada Ono Surono. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang dirilis oleh media.
