Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), pada hari ini, Rabu, 18 Februari 2026. Pemanggilan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan Saksi di Gedung KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penjadwalan pemeriksaan Budi Karya Sumadi. “Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 sampai 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/1/2026). Ia menambahkan bahwa pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Materi spesifik yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut belum dirinci lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, Budi Karya Sumadi belum memenuhi panggilan KPK tersebut.
Kasus Korupsi DJKA Melibatkan Sejumlah Wilayah
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek jalur kereta api pada DJKA Kementerian Perhubungan ini tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan terbagi pada beberapa daerah, salah satunya di Jawa Timur. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyidikan kasus ini.
Bupati Pati Nonaktif Sudewo Juga Ditetapkan Tersangka
Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sudewo bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pati, melainkan sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan.
“Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” jelas Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
