Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengapresiasi transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Apresiasi ini disampaikan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas pembinaan narapidana (napi) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kesan Mendalam Usai Kunjungan
“Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan,” ujar Willy di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (10/2/2026).
Usulan Pidana Kerja Sosial di Nusakambangan
Willy Aditya menyoroti potensi Nusakambangan sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, sejalan dengan pengenalan alternatif sanksi tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Ia menilai kegiatan pembinaan yang telah berjalan di Nusakambangan sangat relevan untuk mendukung konsep kerja sosial.
“Ini benar-benar Pak menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik,” ungkap Willy.
Lebih lanjut, Willy mengusulkan agar kegiatan kerja sosial di Nusakambangan juga dapat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan di pulau tersebut. “Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini,” tambahnya.
Catatan Kunjungan Kerja Komisi XIII
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan ini dilatarbelakangi oleh beberapa catatan dari Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Catatan tersebut meliputi keinginan untuk mengetahui langsung transformasi pemasyarakatan pasca-berlakunya KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, serta melihat penerapan pembinaan yang selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru,” tutur Willy.
“Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita,” sambung Willy.
Anggota Panja Pemasyarakatan yang Hadir
Rombongan Komisi XIII DPR RI yang dipimpin oleh Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara ini terdiri dari 8 anggota yang juga merupakan anggota Panja Pemasyarakatan. Kedelapan anggota tersebut adalah:
- Marinus Gea
- Rapidin Simbolon
- Maruli Siahaan
- Prana Putra Soh E
- Yanuar Arif Wibowo
- Mafirion
- Edison Sitorus
- Raja Faisal
Transformasi Nusakambangan Menuju Kemandirian
Sejak awal menjabat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly (dalam artikel asli disebutkan Menteri Imipas Agus, namun berdasarkan informasi publik Menteri Kemenkumham adalah Yasonna Laoly, diasumsikan ada kekeliruan penulisan di sumber asli) telah mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Berbagai fasilitas telah dikembangkan di pulau ini, termasuk lokasi pembuatan batako, paving block, dan material bangunan lainnya yang memanfaatkan residu pembakaran batu bara (flying ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala. Selain itu, lahan tidur diolah menjadi sarana pembinaan napi di berbagai bidang, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) pengolahan sampah, BLK pupuk kandang, BLK pelintingan rokok, BLK konfeksi, BLK budi daya anggrek, lahan budi daya anggur dan melon, serta bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf.
Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, domba, budi daya ikan nila, udang Vaname, belut/sidat, serta pengembangan sawah padi dan ladang jagung.
Menteri Yasonna Laoly menjadikan pembinaan napi di Pulau Nusakambangan sebagai percontohan bagi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar para napi memiliki kesadaran untuk menjadi produktif melalui cara-cara positif, sehingga kelak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai saat kembali ke masyarakat.
