Tangerang, Banten – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, pada Kamis (5/2/2026). Fokus utama kunjungan ini adalah meninjau pengembangan pariwisata yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, serta membahas peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif dalam ekosistem kawasan tersebut.
Pariwisata Inklusif dan Manfaat Merata
Agenda kunjungan kerja ini menekankan bahwa pengembangan kawasan pariwisata berskala besar seperti PIK 2 tidak boleh bersifat eksklusif. Komisi VII mendorong agar kawasan tersebut dapat diakses oleh publik secara luas dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat sekitar.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, hal ini tidak hanya menyangkut keterbukaan akses fisik, tetapi juga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring perkembangan kawasan.
“Pariwisata itu tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Harus ada ruang agar masyarakat sekitar ikut tumbuh dan merasakan manfaat dari pengembangan kawasan ini,” ujar Evita dalam sesi paparan dan diskusi di Menara Syariah PIK 2.
Peran UMKM dan Ekonomi Kreatif
Sejalan dengan dorongan pariwisata inklusif, Komisi VII juga menyoroti pentingnya peran UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penopang utama aktivitas pariwisata. DPR menilai UMKM harus menjadi bagian integral dari ekosistem kawasan, bukan sekadar pelengkap.
Pembahasan juga mengarah pada pengembangan ekonomi kreatif di PIK 2. Komisi VII menilai bahwa ekonomi kreatif di kawasan tersebut masih cenderung bersifat konsumtif dan perlu diarahkan agar lebih produktif serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.
“Saya melihat PIK 2 ini sudah luar biasa sebagai ruang konsumsi kreatif, tetapi saya belum melihat ruang produksinya, ruang inkubasinya, dan bagaimana regenerasi pelaku kreatif itu disiapkan secara serius,” kata Evita.
Komisi VII mendorong agar ekonomi kreatif tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi gaya hidup, melainkan juga menjadi sarana penciptaan pelaku usaha baru. Dengan demikian, kawasan pariwisata dapat berfungsi sebagai laboratorium pengembangan ekonomi kreatif yang berorientasi jangka panjang.
Respons Pengelola Agung Sedayu Group
Direktur Utama Agung Sedayu Group (ASG), Nono Sampono, menyatakan bahwa masukan dari Komisi VII DPR RI menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengembangan kawasan. ASG menyambut baik kritik dan saran untuk memperkuat peran UMKM dan ekonomi kreatif.
“Kami memahami bahwa kehadiran Komisi VII DPR RI ini adalah untuk melakukan pengawasan. Kami juga menyampaikan bahwa apa yang sudah kami lakukan mungkin belum maksimal, tetapi kami terus berupaya agar keberadaan PIK 2 ini memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM dan ekonomi kreatif,” ujar Nono Sampono.
Dalam sesi doorstop usai peninjauan lapangan ke By The Sea PIK 2, Evita kembali menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan agar dampak ekonomi PIK 2 tidak hanya berhenti di level atas.
“PIK 2 ini harus kita lihat sebagai satu ekosistem. UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata harus saling menumbuhkan. Harapannya, efeknya benar-benar sampai ke masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini,” ucap Evita.
Keseimbangan Kawasan Komersial dan Ruang Publik
Nono Sampono juga menegaskan upaya pengelola dalam menjaga keseimbangan antara kawasan komersial dan ruang publik. Ia memastikan bahwa akses publik tetap dibuka dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung.
“Kami menjaga kawasan ini tetap terbuka untuk publik, seperti pantai yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Namun kami juga harus memastikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan agar kawasan ini bisa dinikmati bersama,” jelas Nono.
Peserta Kunjungan
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Tim Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Wakil Ketua Tim Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru, beserta jajaran dan anggota Komisi VII DPR RI lainnya. Pihak pengelola yang turut hadir antara lain Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono, perwakilan pimpinan Agung Sedayu Group Richard H. Kusuma dan Ipeng Widjoyo, Komisaris Menara Syariah Harianto Solichin, beserta jajaran Agung Sedayu Group lainnya.
